Sebanyak 165 orang bendahara yang terdiri dari Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah tingkat Kabupaten Lembata yang bertempat di Training Center Ankara Lamahora.
Acara dibuka Bupati Lembata yang diwakili oleh Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, M.Si tepat pukul 10.30 wita. Panitia penyelenggara dalam laporannnya yang dibacakan oleh Drs. Aloysius Buto melaporkan bahwa penyelenggaraan Bimtek tersebut bertujuan agar peserta dapat memahami prosedur penataausahaan keuangan, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan kauangan secara mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut peserta dibimbing selama tiga hari yakni tanggal 12 – 14 April 2010 dengan instruktur dari Pengelola Teknis Keuangan dari Departemen Dalam Negeri RI.
Bupati Lembata dalam sambutan tertulisnya mengatakan, akuntabilitas public adalah kewajiban pemerintah untuk menyajikan pertanggung jawaban, laporan, terhadap segala aktivitas pemerintahan kepada masyarakat. Ia melanjutkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kabupaten Lembata selama 2 tahun terakhir ini adalah wajar dengan pengecualian. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus ditingkatkan bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Ia mengharapkan dengan adanya Bimtek pengelolaan keuangan di Kabupaten Lembata dapat mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekda Lembata menambahkan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, bendaharawan perlu mentataai aspek – aspek pengelolaan keuangan yang baik sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 antara lain asas tertib, taat aturan, efisien, efektif dan asas lainnya.
Hadir juga pada acara pembukaan tersebut, para camat, Pimpinan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian lingkup Pemkab Lembata.
Demikian siaran Pers Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang ditandatangani Kepala Bagian Humas di ruang kerjanya, Selasa, 13 April 2010. ( cello )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar